29 September 2017

Dari balik layar smartphone dan laptop, saya mengikuti proses yang terjadi terkait dengan rencana pembangunan besar-besaran di kawasan yang akan disebut sebagai Tarok City. Kawasan itu sering saya jelajahi, apabila pulang kampung.

Ketika melihat tertangkapnya seekor harimau betina pada tahun 2011 silam, saya sedikit terkejut dengan keberadaan pohon-pohon kelapa sawit di kawasan Kapalo Hilalang yang nanti juga bagian dari Tarok City. Saya seperti berada di kawasan Pasaman atau Riau yang memiliki kebun-kebun sawit serupa. Keberadaan kebun-kebun kelapa sawit itu barangkali menambah berkurangnya area hutan lindung di sekitar Gunung Tandikat yang berdekatan dengan Lembah Anai dan Bukit Tambun Tulang.

Di kawasan ini, terdapat air jernih yang menjadi urat nadi bagi usaha pertanian dan perikanan budidaya air tawar di Padang Pariaman. Terdapat juga sebuah lapangan bola yang sering digunakan oleh anak-anak muda setempat. Apabila terjadi macet di kawasan Sicincin, jalan memotong ke arah Tarok menuju Kota Pariaman merupakan area yang indah dipandang mata. Saya lebih suka melewati jalanan yang lengang itu, justru karena menemukan kekhasan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain yang dipenuhi pohon kelapa di Padang Pariaman.

Aksi demonstrasi yang digelar oleh warga Tarok atas nama tanah ulayat adalah bagian dari aspirasi yang penting diperhatikan oleh penyelenggara negara. Pernyataan Bupati Ali Mukhni terkait aksi itu sudah berada dalam bingkai yang tepat. Siapapun yang memiliki hak atas tanah di kawasan Tarok City itu tentu layak menjadi pihak yang mendapatkan ganti untung untuk perubahan status lahan. Berbeda dengan negara seperti China, dimana tanah adalah milik negara, Indonesia masih terbelenggu dengan sistem hukum pertanahan yang rumit. Di Sumatera Barat dan Papua, persoalan tanah ulayat versus tanah negara versus tanah pribadi masih menjadi titik perbedaanpendapat berbagai kalangan.

Hanya saja, patut dipikirkan, betapa Papua pun kini sudah memiliki jalan-jalan besar, yakni Trans Papua. Begitu juga dengan Kalimantan yang memiliki Trans Kalimantan (Borneo). Ketika melakukan penelitian di Thailand Selatan sekitar sepuluh tahun lalu, saya melihat bagaimana bagusnya jalan Trans Asia yang melintasi kawasan yang sepi penduduk. Bahkan, ribuan ekor sapi tanpa penggembala, dengan mudah kita temukan tidur-tiduran di tengah-tengah jalan yang bisa dilalui empat mobil sekaligus itu. Cara mengenali sapi-sapi itu adalah dengan melihat lubang-lubang di telinganya sebagai status kepemilikan.

Bisa dibayangkan, ribuan ekor sapi berada di alam lepas siang dan malam, tanpa ada gangguan apapun dari manusia. Sapi-sapi itu mencari makan di padang-padang rumput, masuk sungai, serta berleha-leha semau hati akibat kelimpahan bahan makanan.

Artinya, pembangunan tak semestinya berseberangan dengan lingkungan dan alam. Falsafah Minangkabau, alam terkembang jadi guru, adalah bagian dari kekayaan lokal (local genius) yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Justru dengan proses pembangunan yang bersahabat dengan alam itulah yang membawa keserasian hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan model yang sudah teruji oleh zaman itu, seyogianya pemerintah memikirkan bagaimana wajah Tarok City ke depan, agar benar-benar tak menjadi sebuah kota yang dehumanistik.

Tarok City seyogianya adalah Tarok dalam wadah alam. The Nature of Tarok lebih pas menjadi visi ke depan, ketimbang persepsi warga betapa penyebutan sebagai city atau kota sebagai area yang menghancurkan alam dan meminggirkan manusia dalam arus modernitas yang tak berkesudahan.

Apalagi Tarok City adalah kawasan bagi pendidikan dan latihan berbagai institusi pemerintahan, kantor pemerintahan, hingga rumah sakit yang berada di kawasan yang paling dingin di Padang Pariaman itu. Temperatur udara di Tarok lebih memungkinkan bagi para pasien untuk mendapatkan kesembuhan, ketimbang pasien-pasien itu memilik pergi ke Malaysia atau luar Sumatera Barat dengan lingkungan rumah sakit yang juga berada di kawasan perkotaan. Sebagai kota yang dipersiapkan bagi masa depan, sinergi Tarok dengan lingkungan adalah tikar yang sehelai yang tak boleh disobek atau dilipat oleh pemerintahan manapun.

Ketika para warga bersorak di depan Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kota Pariaman, saya merasakan denyut keprihatikan di hati warga. Warga yang memiliki kecintaan kepada tanah ulayat mereka itu sepertinya tak merelakan kawasan Tarok menjadi area bagi buang sampah (sarok) sebagaimana yang terjadi di kota-kota lain. Sorak yang terdengar sampai ke lubuk hati, agar jangan sampai Tarok menjadi sarok.

Pemimpin yang bijaksana idealnya tak sekadar mendengar teks yang disampaikan warga, tetapi juga konteks dari teks yang diucapkan. Diluar itu, suasana kebatinan warga yang gelisah itu selayaknya mendapatkan wadah yang tepat untuk dimusyawarahkan.

Saya sudah berbicara dengan kalangan terkait di ibukota menyangkut rencana pembangunan Tarok City itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang bekerja untuk mewujudkan wadah organisasi yang pas menyangkut keberadaan Tarok City dan kelembagaan negara yang terlibat dalam proyek paling ambisius di Padang Pariaman itu. Jelas sudah, Tarok City nantinya adalah kota yang bukan hanya menjadi simbol Padang Pariaman atau Sumatera Barat, melainkan wujud kehadiran lembaga-lembaga negara di area lokal. Tarok adalah simbol negara dalam wujud daerah.

Pembangunan kampus yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara, misalnya, akan memperlihatkan bagaimana aparatur negara dari berbagai daerah di Indonesia akan mengalami masa pendidikan dan latihan yang lebih terkosentrasi, ketimbang berada di lahan sempit di kawasan Pejompongan, Jakarta, misalnya. Aparatur negara, baik sipil atau militer, bakal lebih akrab dengan alam di Tarok, ketimbang selalu berinteraksi dan melihat kawasan rumah susun di Pejompongan dengan gang-gang yang sempit.

Sebagai anak Pariaman yang sedang mengurus proses pengunduran diri sebagai anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, saya melihat masa depan Tarok City adalah bagian penting dari masa depan aparatur negara yang lebih bersahabat dengan alam. Bukan hanya warga Padang Pariaman yang memerlukan kota itu, tetapi juga Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Jakarta, 28 September 2017
Indra J Piliang