29 Oktober 2009

Media Indonesia, 29 Oktober 2009 

Usai dilantik, enam orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia langsung menghadap Menteri Dalam Negeri dalam rapat tertutup. Tidak begitu jelas apa yang dibicarakan. Namun, “tradisi” berkunjung ke kantor Depdagri itu tidak ditemui dalam periode KPU sebelumnya. Begitu juga ucapan-ucapan “menggurui” oleh Mendagri yang seakan-akan menempatkan KPU RI sebagai bagian dari subordinat pemerintah adalah hal yang tidak biasa.   Padahal, UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tiga kata “sakti” itu sudah cukup memperlihatkan betapa KPU tidak bisa dibubarkan atau hilang-timbul, misalnya dengan membentuk Desk Pemilu versi pemerintah apabila KPU lumpuh, karena akan melanggar konstitusi. KPU juga tidak bisa diintervensi kemandiriannya dalam melakukan kewenangannya, antara lain dalam pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU. Dalam hubungan kelembagaan, KPU berada dibawah pengawasan Komisi II DPR RI, sementara sistem audit keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

Langkah menjadikan KPU sebagai institusi yang langsung ada dalam UUD itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum mengerjakan tugas-tugasnya sesuai UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dari sini, KPU harus bisa belajar dari komisi-komisi negara lainnya, baik yang telah menunjukkan kinerja baik atau yang masih tertatih-tatih dengan persoalan internal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah salah satu lembaga yang bisa dijadikan parameter tentang komisi negara yang berhasil. Ketika awal terbentuk, KPK terlebih dahulu – selama 1,5 tahun – melakukan pembenahan dan konsolidasi internal, termasuk mengesahkan kode etik yang menyebabkan seorang komisioner KPK tidak bisa sembarangan duduk-duduk di hotel atau bermain golf.   Tentu langkah KPU tidak sedrastis itu, tetapi sangatlah layak untuk membangun kekuatan internal, ketimbang langsung terjun ke lapangan dengan pengetahuan minim. Kasus pertama penyelesaian konflik pilkada di Maluku Utara menunjukkan betapa KPU belum menguasai medan dengan baik. Padahal, apapun kasus yang menyangkut pilkada dan pemilu, biasanya terhubung dengan aktor-aktor nasional. KPU sendiri adalah lembaga nasional, sementara masalah-masalah lokal bisa dibagi penyelesaiannya dengan KPU-KPU Daerah.  

Empat Tantangan Pemilu 2009 tinggal 1,5 tahun lagi, tepatnya digelar pada April 2009. Masing-masing kekuatan politik sudah melakukan hitungan mundur. Dalam segi penyelenggaraan, KPU jelas kekurangan waktu yang ideal. Tanpa bantuan dari lembaga-lembaga lain, terutama kalangan masyarakat sipil dan media massa, mustahil pemilu yang jauh lebih rumit dan menantang itu bisa diselenggarakan dengan baik. Apalagi, politik sedang mengalami pengerasan, mengingat pemilu 2009 adalah kesempatan terakhir bagi aktor-aktor yang pernah aktif selama Orde Baru untuk meraih kekuasaan. Diperkirakan, pemilu 2014 sudah seluruhnya diisi oleh figur-figur baru, baik yang memasuki lapangan politik praktis atau yang – kemungkinan – maju lewat jalur perseorangan.  

Sehingga, apabila KPU dianggap tidak netral dalam pemilu 2009, maka akan banyak persoalan muncul. Bukan saja legitimasi KPU dipertanyakan, melainkan juga ketundukan kepada hasil-hasil pemilu 2009 akan turun dan bahkan demokrasi sendiri menghadapi krisis kepercayaan. Indonesia bisa saja berada di jurang konflik politik yang tajam, ditambah secara akumulatif dari upaya keluar dari krisis multi-dimensional yang belum juga berhasil dengan cemerlang. Dengan begitu, pertaruhan kinerja KPU adalah bagian utama dari penerimaan atas masa depan demokrasi di negeri ini.  Terdapat sejumlah hal yang menjadi tantangan pemilu 2009. Pertama, perubahan paket undang-undang bidang politik yang paling cepat selesai pada Januari 2008. Apabila paket UU ini mengalami banyak perubahan, termasuk menyangkut peranan KPU didalamnya, maka dibutuhkan penyesuaian dan sosialisasi yang lebih lama. Paket di bidang pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta dalam soal keikutsertaan partai politik dalam pemilu akan mengalami perubahan, sehingga KPU layak mengantisipasinya.  

Kedua, kinerja Sekretaris Jenderal KPU yang harus benar-benar demi kepentingan demokrasi, bukan untuk kepentingan rezim yang berkuasa, apalagi hanya sebagai jenjang karier mencapai posisi lebih tinggi, serta harus betul-betul menjalankan prinsip-prinsip good governance. Sekjen KPU nanti akan berurusan dengan dana penyelenggaraan pemilu yang besar — lebih dari Rp. 10 Trilyun–, serta harus berjibaku dengan rekanan-rekanan berupa perusahaan-perusahaan yang menyediakan logistik, akomodasi, transportasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu lainnya. Apabila Sekjen KPU diisi oleh pejabat yang mengejar kepentingan lain, maka komisioner KPU potensial diseret kedalamnya.  Ketiga, indikasi pengurangan perhatian dunia internasional atas penyelenggaraan pemilu. Indonesia yang sudah dilihat berada pada trek yang benar harus menyelenggarakan pemilu dengan keterbatasan yang dimiliki, termasuk dari segi pembiayaan proyek-proyek demokrasi. Negara yang loyal memberikan penilaian dan menyebarkan “dana-dana demokrasi”, seperti Amerika Serikat, justru pada tahun 2008 nanti sibuk dengan proses pemilihan presiden dan wakil presidennya. Begitu juga dengan Australia. Hasil pemilu 2004 lalu langsung mendapatkan pengakuan dan pujian dunia internasional, sehingga menghambat secara psikologis bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ingin mengajukan gugatan. Dalam pemilu 2009, barangkali Indonesia harus betul-betul bertumpu kepada pengakuan dan pujian dari dalam negeri saja.  

Keempat, rakyat yang jenuh dengan demokrasi. Kejenuhan ini adalah akibat dari kinerja elite-elite politik hasil pemilu yang tidak juga berhasil melakukan perubahan, sebagaimana dengan janji-janji selama kampanye pemilu. Pada momen tertentu, kejenuhan itu bisa berupa apatisme dan sikap apolitis, tetapi pada momen yang lain justru menghasilkan sikap-sikap radikalisme. Konflik yang banyak menyertai pilkada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejenuhan itu justru berubah menjadi ketidak-percayaan kepada apapun dan siapapun, kecuali kepentingan sendiri.  

Tes Lewat Pilkada

Namun, bukan berarti KPU hanya berhadapan dengan pemilu 2009. Tugas-tugas yang relatif berat adalah penyelenggaraan pilkada pada akhir tahun 2007 sampai 2008. Pilkada yang tersisa ini justru terjadi di wilayah Jawa dan provinsi-provinsi yang menjadi pusat perebutan wilayah-wilayah politik dan ekonomi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Riau. Penguasaan konstituen di wilayah-wilayah itu adalah setengah kemenangan dalam pemilu 2009. data menunjukkan bahwa 65% pemilih dalam pemilu 2009 nanti berasal dari pulau Jawa, sehingga “Jawa harus dikuasai”.  

Usai pengesahan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada 2008 akan melibatkan calon perseorangan. KPU yang memiliki hubungan struktural dengan KPU-KPU Daerah akan memiliki sejumlah tugas regulasi yang betul-betul harus imparsial dan kokoh. Kemiskinan pengetahuan dan keterbatasan jaringan dengan mudah bisa menyebabkan keburukan kinerja KPU. Apabila dalam sejumlah pilkada ini keputusan atau kebijakan KPU bisa “dimakan” dan “dikendalikan” pihak lain, berarti secara logis pemilu 2009 juga seiring-sejalan.  Begitulah, pilkada di sejumlah provinsi penting itu akan menjadi batu ujian dan tes integritas yang sebenarnya bagi anggota-anggota KPU. Apabila KPU berhasil melewati, maka pertanda pemilu 2009 akan mampu mendekati hasil sebaik pemilu 2004 atau lebih baik lagi. Namun, apabila gagal, pemilu 2009 menghadapi tantangan dan beban yang berat, terutama dari sudut legitimasi penyelenggaraannya. 

Untuk itu, KPU harus benar-benar terbuka dalam melakukan tugas-tugasnya. Kekuatan KPU terletak pada komitmen banyak pihak atas demokrasi, baik yang berasal dari partai-partai politik atau kalangan masyarakat sipil yang sudah teruji kapasitasnya. Kalau KPU bisa membangun hubungan kerjasama yang baik, sebagian dari beban berat KPU itu akan dipikul secara bersama-sama. Selamat bekerja…