18 Oktober 2017

Oleh

Indra J Piliang
Penulis Buku “Sang Gerilyawan bATAVIA”

Pidato inaugurasi atau inagurasi adalah lembaran pertama dari keseluruhan bab dalam satu kedudukan atau jabatan tertentu. Pesan yang disampaikan bisa berisi apa saja, tetapi kebanyakan ditujukan kepada sesuatu yang ideal, yakni (cita) persatuan yang sempat terbelah sebelum keputusan (terutama politik) diambil untuk pejabat yang mengucapkan. Dalam negara-negara demokrasi, pidato inagurasi diucapkan oleh presiden atau perdana menteri terpilih. Tak jarang pidato inagurasi menuai kontroversi, antara lain terhadap Presiden Donald Trump.

Dalam jabatan kepala-kepala daerah di Indonesia, sedikit sekali sorotan yang tertuju kepada isi pidato lebih dari 500 jabatan bupati, walikota atau gubernur. Tak banyak yang mencatat isi penting di dalam setiap pidato, terkecuali kemeriahan yang dihadirkan. Begitu juga di DKI Jakarta, laporan media massa sebelum acara inagurasi itu lebih banyak berisi jadwal seremonial, mulai dari Istana Negara hingga Balaikota Jakarta yang terletak saling berhadapan. Hanya sedikit analis politik yang memberikan perspektif tentang makna penting dari substansi pidato itu.

Jakarta juga belum berpengalaman dalam mengemas pidato yang krusial itu. Ketika Gubernur DKI Joko Widodo dilantik pada 15 Oktober 2012, tak banyak juga yang diucapkan. Mari kita simak, sebagaimana dilansir kembali oleh DetikDotCom (17 Oktober 2017):

“ Pertama-tama, saya ingin ucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya ke bapak ibu semuanya yang telah memberikan dukungan, memberikan bantuan, baik tenaga, baik pikiran, baik dalam bentuk material yang saya dan Mas Basuki tidak bisa membalas apa-apa, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tidak ada kata yang lebih baik yang ingin kami sampaikan kecuali sekali lagi terima kasih yang sebesar besarnya.

Kemudian tadi baru saja dilantik, saya minta kepada seluruh warga, bapak ibu semuanya saudara-saudara semuanya agar tetap ikut mengawal saya dan Mas Basuki agar program-program yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan semuanya dengan baik.

Saya akan tetap berjalan dari kampung ke kampung, tetap dari wilayah RW ke RW, dari wilayah RT ke RT setiap hari.

Untuk bidang kesehatan, seperti yang saya sampaikan juga, doa restu bapak ibu sekalian, bidang pendidikan semuanya nanti seperti yang kami sampaikan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih.”

Pidato sependek itu tidak sampai memicu gelora dan ruap gempita di dunia maya. Saya juga hampir tak mengingatnya sebagai satu momentum luar biasa. Sekalipun menyatakan diri sebagai pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam siaran langsung di TV One, padahal saya didapuk sebagai Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, saya lebih memilih tak menjamah tangan keduanya, sampai kemudian bertemu Joko Widodo di Hotel Bidakara dalam kapasitas sebagai Dewan Pakar Jenggala Center pada Pilpres 2014. Saya memang bertemu dengan Ahok dalam acara talkshow atau diskusi diluar Balaikota Jakarta.

Demi untuk mendengarkan pidato inagurasi Anies Rasyid Baswedan, saya menempuh kemacetan lebih dari satu jam dari rumah. Pun sorenya saya berangkat naik kereta dari Bogor, dengan posisi berdiri sampai ke Tanah Abang saking penuhnya selama lebih dari satu setengah jam. Kaki yang pegal, mobil yang tertahan, tak menghentikan saya untuk sampai di Panggung Rakyat itu. Di radio, saya mendengar wawancara langsung Anies. Di media sosial, saya juga melihat sejumlah akun selebritas melakukan wawancara eksklusif lewat akun masing-masing.

Anies sama sekali tak membatasi diri, padahal beberapa saat sebelumnya dalam Serah Terima Memori Akhir Jabatan dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Anies sudah berjanji untuk mengurai apa saja yang hendak ia kerjakan.

Dengan berjalan kaki, saya tiba di Balaikota. Beberapa kaum ibu dari organisasi Lumbung Informasi Rakyat melobby bagian keamanan, agar saya diloloskan naik ke atas pentas “yang sudah penuh”. Saya mendengar suara Sandiaga Salahuddin Uno di radio, sekaligus juga dari belakang panggung. Tapi, saya tidak sempat bertemu dengan pemberi Mukadimah dalam buku Sang Gerilyawan bATAVIA itu. Saya didorong hingga barisan terdepan.

“Hei, Jenderal!” kata Anies yang sempat melongok ke belakang.

Saya menyalami Anies, tapi bukan dengan salam komando. Saya juga bersalaman dengan istrinya. Beberapa saat, saya berdiri di belakang Anies. Tapi, belum begitu lama, saya menyalakan smartphone dan melakukan “siaran” live di facebook saya. Saya ingin adik-adik saya di kampung melihat siaran itu.

Benar saja, adik saya menulis status bahwa emak saya melihat tayangan itu.

Tak lama, karena anak Ahmad Dhani menangis di atas pundaknya, saya segera undur diri tanpa mematikan smartphone. Ada istri Dhani, Mulan Jameela yang berada di samping saya.

Sungguh, suasana yang terjadi adalah pesta rakyat. Saya tak melihat acara yang dilakukan dipersiapkan untuk “Malam Inagurasi” yang khitmat, dengan stakeholders dan shareholders pilihan, dengan posisi Town Hall Meeting, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat atau dalam acara-acara kepartaian yang saya ikuti menjelang Pilpres 2004 atau 2014 di Partai Golkar. Saya tak tahu, mana pinisepuh, sesepuh, kelompok ekonomi khusus, lapisan-lapisan sosial tertentu, atau sasaran dari isi pidato yang hendak disampaikan.

Saya juga tidak menyimak isi pidatonya, sampai kemudian pulang dengan segera. Tentu, lagi-lagi dalam keadaan macet total.

Mendadak, muncul “trending topic” terkait ucapan Anies dalam pidato itu. Whatapps Groups dipenuhi dengan pro-kontra atas topik "Pribumi" itu. Saya sudah terbiasa dengan pro-kontra itu sejak berpuluh tahun lalu. Bahkan, video-video pengambilan gambar Anies muncul dengan ucapan-ucapan yang khas media sosial, beberapa hari sebelum malam inagurasi itu. Tak apa. Walau pilkada Jakarta sudah selesai, tapi pendaftaran partai-partai politik sedang dimulai. Para pengurus, kader, anggota, simpatisan, buzzer, hingga promotor dan konsultan politik lagi memainkan peran masing-masing secara riuh.

Demokrasi tanpa keriuhan, bukanlah demokrasi dalam sistem multipartai pada masyarakat multikultural dan binneka seperti Indonesia. Apalagi, setiap pelakon dan dalang politik ingin mengambil ceruk yang paling puncak dari piramida politik Indonesia ini.

Lalu, apa yang salah dari isi pidato Anies Rasyid Baswedan itu? Ada dua kalimat yang berurutan yang bisa dibaca:

Pertama: “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme.”

Kedua: “Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Secara substansi, nada dari isi pidato itu biasa-biasa saja. Akan tetapi, karena yang mengucapkan seorang Anies Rasyid Baswedan yang notabene adalah keturunan Arab, ucapan itu seakan diametral pada kalimat yang disusun itu. Sebab, sebelum kemerdekaan, bukan hanya rakyat pribumi yang ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme, melainkan juga rakyat Eropa (+ Indo Eropa) dan rakyat Timur Asing. Apabila ada pihak-pihak yang tak sepaham dengan kebijakan kolonialisme, sudah pasti mengalami ketertindasan, pun kekalahan.

Tak heran jika lahir karya-karya semacam Max Havelaar. Bahkan, puluhan ribu orang Tionghoa dibantai oleh Belanda di kawasan tempat saya tinggal bersama istri dan anak-anak kini, hingga mereka akhirnya terdesak ke daerah Benteng Tangerang. Douwes Dekker malahan ikut bergabung dalam pergerakan (nasionalisme) Indonesia, begitu juga dengan warga keturunan Eropa, keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan India, bahkan juga warga Amerika Serikat, Jepang dan banyak negara lainnya.

Pun dalam kalimat kedua, “Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.” Pengertian tuan rumah bisa saja normatif, sebagaimana acara-acara olahraga ataupun ekonomi. Tetapi, “kita” sebagai “rakyat pribumi”, tentulah juga memicu kontraversi.

Apalagi, salah satu keunggulan komparatif Anies Rasyid Baswedan adalah pengalaman internasionalnya yang panjang. Bagaimanapun, Jakarta layak diubah menjadi kota internasional yang bersaing dalam arus global, sehingga “rakyat pribumi” bisa menegakkan kepala dalam berhadapan dengan “rakyat global” yang masuk dengan segala macam kepentingannya. Warga Jakarta, lewat sentuhan visi, misi dan program Anies, sebaiknya memang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan warga negara-negara lain yang menanamkan kepentingan nasional masing-masing dalam wilayah domestik.

Sekalipun begitu, saya menangkap serangan terhadap Anies melebihi isi pidato yang ia sampaikan. Saya membaca pernyataan pers Hendardi dari Setara Institute yang melakukan analisa yang semau-maunya, tanpa menjelaskan substansi apa yang ia ingin analisa. Begitu juga dua arus yang terbentuk adalah bagian dari cakar-cakaran yang sudah berlangsung sejak awal pilkada dan tak berhenti menjelang pidato inagurasi.

Artinya, secara substansi, maupun hakikat persatuan yang hendak direkat kembali, pidato inagurasi itu hanya etape berikutnya dari pertempuran demi pertempuran, perdebatan demi perdebatan dan narasi demi narasi yang terjadi pada saat kampanye hingga pelantikan.

Karena memang tak banyak referensi atas apa yang disebut sebagai Pidato Inagurasi, sebaiknya memang acara-acara seperti ini tak dilakukan secara main-main. Persiapan perlu dilakukan secara matang, termasuk tak membiarkan sang pejabat untuk menerima wawancara-wawancara lain yang sudah pasti tertutupi oleh nada yang diayun dari alunan malam inagurasi itu. Pihak-pihak yang terlibat, sedapat mungkin memang orang-orang yang memiliki pengalaman panjang, termasuk dalam membaca cuaca politik.

Atau, ucapkan saja kalimat ini pada malam inagurasi:

“Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Mari kembali bekerja!”

Terima kasih sudah membaca. Terima kasih.

Danke. Xie xie.

Bogor, Rabu, 18 Oktober 2017.