08 Mei 2018

Paras Maritim Menteri Susi

Oleh

Indra J Piliang

Ketua Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute

 

Terus terang, saya termasuk analis yang tidak sependapat dengan kemunculan survei-survei kuantitatif terhadap sosok dan kinerja para menteri dalam kabinet. Cara itu sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sebab, nomenklatur masing-masing kementerian tentulah berbeda. Media massa bisa dengan leluasa menulis bahwa menteri A mudah diajak bicara, sementara menteri B teramat sulit untuk didekati. Mudah atau sulitnya itu sangat tergantung kepada perintah (langsung atau tak langsung) dari atasannya, yakni Presiden RI atau Wakil Presiden RI.

 

Bagaimana mungkin menteri yang nomenklaturnya adalah menjahit mulut atas nama tugas negara, kudu berbicara di depan media massa menjelaskan kinerjanya, dapat dikatakan sebagai menteri tutup mulut?

 

Sosok paling teladan untuk masalah ini adalah Moerdiono, ketika menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara selama dua pelita. Publik akan mengingat berapa kali Moerdiono mengulum bibirnya, memperdengarkan bunyi “eee, eee, eee” sambil memilih kalimat yang tepat, agar tak muncul kontroversi. Padahal, dalam kesehariannya, sosok yang dikenal dekat dengan para artis dangdut ini sangat cerdas, ceplas ceplos dan flamboyan dengan kancing baju yang selalu terlepas di bagian atas. Moerdiono bakal muncul menjadi dirinya sendiri, kala tak lagi berlabel sebagai Menteri Sekretaris Negara yang sedang menjalankan tugas.

 

Mana mungkin Moerdiono bisa “gagap” berolah kata atau ilmu pengetahuan, mengingat beliau adalah alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), sekaligus kader dari Soedharmono?

 

Lalu, darimana asalnya jika lembaga-lembaga survei memberikan peringkat menteri terfavorit atau menteri terpopuler, kala terdapat menteri-menteri yang bekerja dalam senyap dan dituntut untuk tak berani untuk populer?

 

Popularitas bukanlah ukuran, melainkan bagaimana kinerja menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Menteri Luar Negeri, misalnya, bisa dengan cepat popular, tatkala terjadi krisis (hubungan) luar negeri. Menteri Pertahanan yang tak mudah bicara, bisa saja tampil di media dalam menjelaskan perbedaan jumlah senjata mematikan antar negara. Momentum dan peristiwa yang terjadi juga memberi ruang bagi popularitas atau malah sebaliknya: cemooh publik.

 

***

 

Uraian panjang lebar di atas, terasa menampar angin, ketika dihadapkan dengan satu nama: Susi Pujiastuti. Entah punya ilmu apa, Susi seperti seekor rajawali yang terbang sendirian di laut selatan Indonesia. Susi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI keenam, sekaligus satu-satunya sosok perempuan yang kerepotan dalam berdandan. Sebelum Menteri Susi, terdapat Lima Ksatria yang memiliki ilmu mumpuni, yakni (1) Sarwono Kusumaatmadja  dlm Kabinet Persatuan (26 Oktober 1999 – 1 Juni 2001), dengan nama Menteri Eksplorasi Kelautan RI; (2) Rochmin Dahuri dalam Kabinet Gotong Royong (1 Juni 2001 – 9 Agustus 2001), dengan nama MKP RI; (3) Freddy Numberi dalam Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009); (4) Fadel Muhammad dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011); serta (5) Syarif Cicip Sutarjo dlm Kabinet Indonesia Bersatu II (19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014).

 

Kehadiran MKP RI  Susi seakan anomali. Ia bertahan dalam turbulensi politik apapun, dielu-elukan di pelosok Indonesia manapun, bahkan punya pesona di kalangan millenials lewat beragam tingkah polah, celetukan dan kegenuineannya. Foto-fotonya diburu, bahkan di kawasan sepi manusia sekalipun. Seakan terdapat fotografer profesional yang selalu mengikutinya. Padahal, kebanyakan foto-foto itu tampil dari kamera atau smartphone milik warga biasa. Sisi yang diperlihatkan adalah humanitasnya yang hampir tak bertepi, gaya urakan yang mengingatkan kepada penyair atau seniman tempoe orde baroe. Ia bisa jadi menjadi kikuk ketika membacakan sambutan resmi, lalu mulai mengendalikan keadaan dengan menyimpan kertas-kertas itu dan berbicara menggunakan bahasanya sendiri yang bertaburan bahasa Inggris yang fasih. Nalar akademisnya lebih menyolok lagi, mankala tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar-seminar internasional.

 

Menteri Susi sepenuhnya dibalut oleh rasionalitas. Bahkan kala menenggelamkan kapal-kapal ikan asing, dengan semangat yang dengan mudah bisa saja tergelincir kepada nasionalisme sempit atau malah nasionalisme ofensif, Menteri Susi malah membuat perbandingan-perbandingan menarik dalam alam pikiran negara-negara kapitalis moderen. Ia bagai seorang ratu dunia pertama – sebut saja Ratu Elizabeth (Britania Raya)  atau Ratu Juliana (Belanda) -- yang sedang berbicara kepada jenderal-jenderal angkatan perangnya ketika sedang menaklukkan wilayah-wilayah jajahan dunia ketiga. Pita suaranya tak halus, melainkan serak dan berat, terkadang seperti seorang laki-laki yang menahan suara. Humor-humor yang ia keluarkan juga berisi, tak sekenanya atau sekadarnya, apalagi repitisi usang sosok-sosok kurang pergaulan.

 

***

 

Saya pertama kali bertemu awal tahun 2015 di ruang kerjanya. Menteri Susi waktu itu mengenakan kaos hitam, rambut tergerai dan bertongkat, karena kakinya sedang sakit akibat jatuh. Kebetulan, Menteri Susi meminta pihak Kementerian Pendagayunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengirimkan “pejabat teras” sebagai Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan KKP RI. Semula, KemenPANRB mengirimkan Muhammad Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Belakangan, Pak Ateh mundur, lalu mengusulkan saya sebagai pemain pengganti dengan alasan: “Guna menghadapi persaingan yang keras di antara kandidat-kandidat yang sebagian saya kenal”.  Bu Susi menyetujuinya. Jadilah selama satu setengah tahun saya ditunjuk sebagai anggota Pansel, mulai dari pemilihan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Direktur dan lain-lain. Waktu saya lebih banyak tersita di KKP RI, ketimbang berkantor di KemenPANRB. Bahkan, MenPANRB Prof Dr Yuddy Chrisnandi sering menyindir saya di depan tamu-tamunya dengan sebutan: “Nah, ini orangnya Bu Susi yang dititipkan di KemenPANRB”.

 

Pertemuan pertama itu memberi kesan kepada saya tentang sosok Menteri Susi. Kebetulan, sejak mahasiswa hingga menjadi aktivis dan peneliti, saya pernah berinteraksi dengan sejumlah “Singa Betina” di bidangnya masing-masing, seperti Jajang C Noer, Clara Juwono, Toety Herati, Ratna Sarumpaet, Smita Noto Susanto, Felia Salim, hingga Melly G Tan. Jadi, saya tidak kesulitan bertukar cakap dengan Menteri Susi: perempuan yang pintar dalam olah pikir, punya pergaulan luas di dunia internasional dan liberal. Ia menyampaikan gagasaan-gagasan pembaharuan dengan jernih, tegas dan lugas. Bahkan, beberapa ia menolak keputusan Pansel. Sebaliknya, beberapa kali juga saya bertolak belakang dengan pandangan-pandangannya. Keputusan Pansel yang sulit, sudah pasti saya yang kebagian sebagai juru bicaranya.

 

“Kalau tidak ada pejabat di lingkungan KKP RI, kenapa tidak dicari di lingkungan yang lain? Kenapa tidak dicari di daerah-daerah dan kampus-kampus?” begitu kata Menteri Susi.

 

“Bagaimana jika faktanya yang di dalam KKP RI lebih unggul, dibandingkan dengan dari luar KKP RI?” kata saya, sambil menjelaskan keunggulan SDM KKP RI, termasuk dalam jumlah pejabat yang memiliki gelar akademis tertinggi: doktoral.

 

Hasilnya, terasa lebih berimbang. KKP tercatat sebagai kementerian yang memiliki Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) Non Pegawai Negeri Sipil yang terbanyak dibandingkan dengan kementerian lain. Hanya saja, Pansel berhasil meredam keributan atau kontroversi yang ditimbulkan, sebagaimana pernah muncul pada saat Dr Hilmar Farid terpilih sebagai Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Eselon I KKP RI ini berasal dari beragam kalangan, termasuk kalangan aktivis plus ilmuwan, chief executive officer perusahaan negara dan swasta nasional, pun juga “dibajak” dari Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut.

 

Kehadiran itu menjadi absah, manakala Menteri Susi mengajukan perampingan organisasi yang disetujui Presiden RI. KKP RI tampil lebih kuat, lincah dan fokus, sekalipun bekerja di area yang luasnya 70% wilayah Indonesia.

 

***

 

Catatan sekilas itu menunjukkan perubahan mentalitas birokrasi yang lebih bernuansa good corporate governance ketimbang good governance seperti tata kelola multy national corporation.  Menteri Susi lebih banyak muncul sebagai Chief Executive Officer di lingkungan KKP RI ketimbang tampak seperti seorang menteri yang berwatak birokratis dan konvensional. Menteri Susi bahkan tak segan-segan mengembalikan jumlah APBN yang terlalu besar. Metode menghabiskan anggaran yang ada digantikan dengan efisiensi anggaran. Kreasi-kreasi baru juga dipakai, termasuk memberikan denda kepada kapal-kapal ikan moderen dan besar milik asing yang tertangkap. Kucuran dana baru pun masuk kas negara.

 

Hanya saja – nah itu tadi – sosok dan pembawaan Menteri Susi yang nyeleneh sama sekali “menutupi” pekerjaan-pekerjaan organisasi skala luas itu. Senin lalu, Menteri Susi yang konon sudah menamatkan Sekolah Menengah Atas Paket C itu – prestasi yang baik bagi seorang lulusan Sekolah Menengah Pertama dalam tugas pokok yang berat – mendapatkan penghargaan baru. Ia dinobatkan sebagai Creative and Innovative Person dalam Indonesia Choice Awards 5.0 NET TV. Sejumlah nama tenar berhasil ia singkirkan, yakni Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang tak kalah popoler, novelis Andrea Hirata, artis Christian Sugiono dan komika Ernest Prakasa.

 

Pada seorang Susi, paras maritim Indonesia sudah bergeser dan berevolusi. Bisa jadi malah naik pangkat. Seperti Rezim Tokugawa di Jepang yang melakukan Restorasi Meiji, Menteri Susi juga menjalankan itu, tanpa perlu berebut istilah dengan Partai Nasdem yang mengusung tema restorasi itu. Kita tahu, kedudukan nelayan, petani dan pedagang yang kalah pomor dibandingkan dengan kaum samurai dan militer, mengalami kenaikan strata sosial pasca Restorasi Meiji. Nelayan, petani dan pedagang bukan lagi warga kelas dua atau tiga, malahan menjadi warga kelas atas. Jepang menunjukkan kedigdayaan itu lewat penguasaan nelayannya atas maritim, petaninya atas agraria dan pedagangnya atas industri.

 

Begitulah...

 

 

Rabu, 02 Mei 2018

 

#NarasiReboan #IndraJPiliang #SangGerilya #SketsaGerilyawan #SusiPujiastuti #KelautanPerikanan #Restorasi 


Others