04 Oktober 2018

Hanif Dhakiri dan Pekerja Millenials
Oleh
Indra J Piliang
Sang Gerilyawan Nusantara

Entah sejak kapan saya mulai akrab dengan Muhammad Hanif Dhakiri. Yang jelas, ketika menjadi Koordinator Kelas Indonesia Alternatif (KIA) yang diadakan secara rutin setiap hari Rabu malam di Yayasan Harkat Bangsa Indonesia dua windu lalu, Hanif adalah salah seorang peserta aktif. Ada banyak nama mantan aktivis mahasiswa atau yang masih menjadi pengurus organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bergabung.

Budiman Sudjatmiko, Zuhaeri Misrawi, Martin Manurung, Philips Jusario Vermonte, Bima Arya Sugiarto, Jusuf Lakaseng, Andi Saeful Haq, Dandi Ramdani, Adam Wirahadi dan Aditya Willy adalah sebagian dari nama-nama itu. Syamsul Hadi PhD almarhum, setelah pulang dari Jepang, perlu menyempatkan diri juga hadir berbagi ilmu. Begitu pula Arif Satria PhD yang kini menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor. Saban Rabu, kami mengundang sejumlah ahli untuk menjadi panelis, lalu salah satu dari kami menjadi penyanggah. Ada sekitar 40 orang mantan aktivis mahasiswa pelbagai kampus yang bergabung.

Salah satu yang menarik adalah diskusi menyangkut praksis teori-teori libertarian kontra pasar sosial. Budiman berdebat sengit menghadapi Teguh Yudho yang waktu itu adalah peneliti muda bidang ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sampai-sampai ada keinginan untuk mengelola masing-masing satu daerah, lalu “diracuni” dengan dua model pendekatan ilmu ekonomi itu, kemudian dilihat dampaknya setelah sepuluh tahun. Lin Che Wei, Faisal H Basri, almarhum Arif Arryman dan Herry B Priyono adalah nama-nama beken yang berhasil kami ajak “berkelahi” di seputar ekonomi.

Hanya saja, sedikit sekali yang tertarik menelisik persoalan politik, apalagi partai politik. Walau Budiman Sudjatmiko sudah berpartai dan saya juga sudah pernah berpartai, rasa-rasanya diskusi kami lebih banyak menyambut kegairahan di bidang ekonomi, pemerintahan daerah, hingga perkembangan isu-isu strategis di sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa kala itu.

Belakangan, saya memang lebih memilih aktif dalam lingkaran Koalisi Konstitusi Baru yang juga salah satunya bermarkas di Jalan Proklamasi 41. Saya bergabung menjadi satu-satunya non ahli (alias jadi analis politik yang ikut nebeng) bersama sejumlah sosok muda: Denny Indrayana, Saldi Isra, Irman Putra Siddin, Zainal Arifin Mochtar (yang paling yunior), Refly Harun, Bivitri Susanti, hingga yang lebih senior seperti Bambang Widjojanto, Teten Masduki, almarhum Munir, Hadar Gumay, Smita Notosusanto, dan Todung Mulya Lubis. Secara bergiliran, sejumlah perguruan tinggi menjadi tuan rumah. Kami berkeliling Indonesia guna memperdebatkan pelbagai skema, naskah akademis, hingga filsafat konstitusi. Dalam sejumlah tulisan di media massa, saya menjadi kian fasih menggunakan istilah-istilah hukum tata negara.

*
Dan ketika melihat apa yang kami kerjakan sekitar 16 tahun yang lalu itu, rasa-rasanya tak banyak yang berniat dan berminat memasuki lapangan politik praktis. Kalau hari ini ternyata sebagian besar dari kami adalah entitas yang dikenal sebagai komunitas politik (political community), ternyata pergeseran dari masyarakat sipil (civil society) terlalu deras dan nyaris bedol sumber daya manusia. Hanya kawan-kawan yang bergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru yang sedikit berhasil “mengelak” dari “tsunami” pergeseran menjadi komunitas politik. Walau, saya juga belum menemukan satupun yang mampu meraih peran dalam entitas bisnis (bussiness entity). Peran itu malah “dikalahkan” oleh generasi yang lebih muda dari kami yang juga pernah mengenyam kehidupan sebagai aktivis mahasiswa, seperti Zaki, Sang Maestro Bukalapak.

Saya sedikit berhasil melihat tampilan Hanif dalam sosok sebagai anggota Kelas Indonesia Alternatif atau Kabinet Indonesia Muda yang kami gagas kemudian dalam diskusi Senin sore, tanggal 1 Oktober 2018 kemaren. Hanya saja, ketika berbicara dalam kondisi yang rasional, objektif, keras dan penuh intonasi bernada seru itu, Hanif menyisipkan pesan: “Rekamannya jangan disebar, ya.” Saya kebetulan meminta Aspriadi, Sekretaris Eksekutif #SanggaJokowi guna merekam diskusi kami.

“Paling diputar buat pelatihan gerilyawan,” ucap saya, cepat. Saya sadar, Hanif adalah pejabat publik yang tak bisa diposisikan sebagai sosok yang dengan mudah dilemparkan isi rekaman diskusi terbatas dengannya.

Hanif memang langsung menyambar analisa yang diungkapkan oleh anggota kami terkait ketersediaan lapangan kerja di kalangan kaum millenials. Ada keprihatinan dari anggota-anggota #SanggaJokowi yang merupakan alumnus pelbagai kampus: Ahmad Faiz (Unpad), Mudo Hargiono (ITB), Gatot Prio Utomo (UI), Chamim Amin (Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta), Thomson Cyrus Siagian (USU), Erik Eresen (STF Driyakara Jakarta) dan Impron Syarifuddin (Univ Negeri Jakarta).

“No! No! Kaum millenials bukan pengemis dalam konteks mencari pekerjaan,” begitu ucapannya. Hanif menjelaskan betapa yang diperlukan adalah penataan lingkungan terkait bidang ketenaga-kerjaan. Fakta yang terjadi adalah kesulitan dalam mendapatkan talenta-talenta dalam jumlah yang memadai akibat minimnya pelatihan keterampilan dan keahlian yang terukur.

Saya langsung permisi ke arah dapur, ketika Hanif dalam posisi on fire itu. Banyak data yang dia ungkap, fakta yang ia sodorkan, berikut sejumlah pandangan rasional dan juga perbandingan dengan negara-negara lain. Ia memang kaya dengan penguasaan materi yang menyangkut bidang pekerjaannya. Ia tak tampak menaruh “iba” kepada kaum millenials yang seolah sedang berada di area yang dipenuhi kemarau panjang menyangkut lahan subur untuk bekerja. Sebagai “Ketua Kelas”, saya memang selalu mengikuti pandangan kawan-kawan saya, termasuk Hanif. Saya banyak menyetujui pandangan-pandangannya, tentu dengan nalar akademis yang saya miliki, pun pengalaman berinteraksi dalam laboratorium sosial yang maha luas: manusia-manusia millenials di pelbagai area.

“Kita memang menjadi cepat tua, dengan juga cara pandang yang segera saja tak lagi relevan dengan zaman,” begitu kira-kira yang saya rangkai dari ucapan Hanif yang sedang menjalankan ibadah puasa itu, sambil melonjorkan kakinya.

“Justru dengan alasan itulah, kami mendirikan organisasi ini, yakni sebagai perkumpulan yang memiliki akte notaris. Sang Gerilyawan Nusantara adalah komunitas yang memberi tempat kepada kalangan millenials menjadi eselon satu, sementara yang senior menjadi pejabat-pejabat eselon dua dan tiga. Kami menyiapkan organisasi ini untuk menyambut bonus demografi secara proaktif. Inilah organisasi untuk para veteran dan pensiunan aktivis kampus,” begitu penjelasan saya kepada Hanif yang baru saja terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

*

Hanif masih bertanya, kearah mana organisasi kami menuju. Saya juga kesulitan menjelaskan, apalagi secara blak-blakan, berhubung butuh waktu lumayan guna memberi pemahaman yang maksimal. Hanif terlihat membolak-balik 14 halaman dokumen awal yang saya kirimkan via sekretaris pribadinya.

“Bangsa ini sedang memetik sejumlah nama yang kemudian menjadi pemimpin politik dan pemerintahan. Darimana akar pengetahuan mereka? Sejumlah orang yang menggunakan rompi oranye yang berlaku bak selebritas, barangkali masih kebingungan membedakan mana yang wilayah publik, mana yang wilayah privat. Mereka langsung mendapatkan upah di dunia entertainment, seusai bekerja. Kenapa justru menjadi salah di depan hukum tatkala mereka mendapatkan ‘bonus penghasilan’ di pemerintahan? Minimal, kita memerlukan semacam wadah untuk memberikan ilmu pengetahuan dasar tentang seluk-beluk dunia politik ini, dengan cara memberikan pelatihan,” begitu uraian saya. Tentu, saya menukil sejumlah nama beken yang kini menjadi pemimpin dan selebritas politik, termasuk menjadi kepala daerah.

Kami banyak diskusi menyangkut tenaga kerja Indonesia. Tidak lupa, Hanif terus menanyakan kepada staf rumah pribadinya tentang pesanan makanan yang kami minta: ketoprak dan gorengan. Walau puasa, ia membebaskan saya melahap makanan yang terhidang.

“Dalam sejumlah kompetisi regional, Indonesia selalu menjadi juara dua dengan perolehan medali signifikan di pelbagai bidang pekerjaan. Kita menjadi juara dua di Malaysia dan Thailand, sementara tuan rumah menjadi juara satu. Ada ketentuan menjadi tuan rumah bisa memasukkan bidang baru yang khas negara masing-masing untuk dilombakan. Saya bisa sebut banyak nama orang Indonesia yangmemiliki keahlian khusus. Hanya saja, dalam waktu singkat, kita kesulitan mencetak tenaga kerja baru dalam jumlah banyak,” sebut Hanif.

Ketika saya ceritakan satu lokasi tempat para pekerja hiburan malam di Jakarta sebagai tempat tinggal pekerja-pekerja rupawan asal Thailand, China atau Taiwan, Hanif tertawa.

“Yang benar? Boleh nggak gue sidak?” tanyanya. Dia pernah menjadi pusat pemberitaan, ketika melompati pagar tempat penampungan calon pekerja-pekerja perempuan yang hendak diseludupkan ke luar negeri.

“Boleh. Asal gue yang ngawal,” kata saya. Hanif bercerita tentang protes yang dia terima menyangkut keberadaan pekerja-pekerja asal luar negeri. Bukan saja sebagai pekerja kasar di bidang industri, juga pekerja-pekerja di dunia hiburan malam.

“Ketika pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan ‘kotor’ dan ‘kasar’ dilakukan pihak tenaga kerja asing di negeri kita sendiri, kita protes. Apa kita hanya dikenal sebagai penghasil tenaga-tenaga kerja murah sebagai asisten rumah tangga?” begitu kata Hanif.

Lumayan banyak yang kami diskusikan. Selama dua jam. Hanif harus berangkat ke Yogyakarta. Dari wajahnya, terlihat ketidak-puasan atas diskusi yang berlangsung. Saya berjanji mengundangnya dalam acara di posko kami untuk menggali lebih lanjut pikiran-pikirannya.

Jakarta, 03 Oktober 2018.

#NarasiReboan #SangGerilyaNusantara #SanggaJokowiMaruf #AudiensiNawacita


Others