06 Februari 2019

Kemana Birokrasi Berpihak?

Oleh
Indra J Piliang
Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Rudiantara, teman baik saya, Kamis (31/01/2019) lalu menjadi viral. Pertanyaan Rudi sebagai Menteri kepada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia (RI) menjadi bulan-bulanan netizen. Tagar #YangGajiKamuSiapa menjadi trending topic.

Sayapun berpartisipasi. Dalam akun twitter, saya mention Rudiantara. Ia saya anggap blunder. Cara menjaga netralitas sebagai ASN adalah tidak menunjukkan pilihan politik kepada publik. Salah satunya: tidak mengajukan pertanyaan yang bikin bingung, sehingga berujung kepada jawaban politik. Rudi memang bertanya alasan ASN itu memilih nomor dua. Yang dimaksud nomor dua ini adalah disain sosialisasi pemilu di lingkungan Kominfo yang diputuskan ASN yang hadir dengan pemungutan suara. Bukan menjelaskan keunggulan disain nomor dua itu, sang ASN malah menjelaskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua.

“Yang gaji kamu siapa?” begitu bagian dari dialog Rudi dengan ASN itu.

Rudi mengajukan pertanyaan retorik itu dalam rangka mengingatkan netralitas ASN. Keberpihakan kepada salah satu kandidat tidak wajar, apalagi diungkap terang-terangan. Pihak pemberi gaji yang dimaksud Rudi tentu negara.

Dua minggu sebelumnya, Charta Politika merilis hasil survei menyangkut pilihan ASN. Survei periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019 itu menunjukkan angka pendukung Jokowi di kalangan ASN sebesar 40,4 persen. Angka itu lebih kecil dari ASN yang mendukung Prabowo yaitu 44,4 persen. Hanya saja, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menggaris-bawahi bahwa angka yang diperoleh oleh Jokowi lebih besar dari Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi dipilih oleh 25% ASN. Artinya, terjadi peningkatan jumlah dukungan terhadap Jokowi sebanyak 15% dari kalangan ASN.

Sebagai anggota Tim Quality Assurance (QA) atau penjamin kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) RI, saya tentu menyadari tentang begitu banyak perubahan dalam tata kelola ASN. Jika Tim QA RBN RI periode lalu yang antara lain beranggotakan Prof Dr Mardiasmo, Felia Salim dan Rudiantara lebih banyak melakukan koordinasi dengan para pimpinan lembaga negara, maka Tim QA periode sekarang langsung masuk ke lapangan dalam mengejawantahkan visi, misi dan blue print birokrasi moderen. Dalam mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang investasi, misalnya, Tim QA melakukan pemantauan, pemanggilan dan pembinaan langsung ke daerah.

Begitupula dalam menyokong produk unggulan daerah dan pariwisata, Tim QA langsung melakukan riset dan sekaligus Fokus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholders daerah. Tujuan awal adalah menggerakkan delapan area perubahan dalam tubuh birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sinergi horizontal dan vertikal didorong oleh Tim QA. Pelbagai hambatan didaftar, guna disampaikan sebagai laporan kepada Wakil Presiden RI, baik secara langsung atau melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) RI. Laporan itu yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden RI.

Apa yang dilakukan Tim QA RBN RI tentu hanya senoktah kecil upaya, dibandingkan dengan lanskap luas reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pelbagai lembaga, kementerian, dan badan. Selain Tim QA RBN RI, terdapat juga Tim Independen RBN RI yang terdiri dari pakar-pakar di bidangnya. Keberadaan Tim QA dan Tim Independen ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Keputusan Presiden RI Nomor 15/2015 tentang Komite Pengarah RBN dan Tim RBN Periode Tahun 2015-2019.

Komite Pengarah RBN terdiri dari Wakil Presiden RI (Ketua), MenPANRB (Sekretaris) dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara Tim RBN sendiri terdiri dari MenPANRB (Ketua) dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

KemenPANRB tentu menjadi kapal induk dari keseluruhan pembenahan state aparatus itu. Dulu, KemenPANRB memiliki lima kapal selam, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Arsip Nasional RI. Kini, masing-masing kapal selam itu sudah beroperasi di permukaan dengan berada langsung di bawah Presiden RI, setingkat dengan Kepolisian Negara RI.

Namun, bukan berarti kehilangan kapal selam membuat KemenPANRB kurang kreasi. Sekalipun hanya diawaki oleh 300-an ASN, dengan anggaran paling kecil dibandingkan dengan kementerian lain, KemenPANRB sudah melakukan banyak terobosan penting. Setiap tahun, KemenPANRB mengeluarkan peringkat instansi pemerintahan pusat hingga daerah yang menjalankan kinerja terbaik. Bukan saja yang melakukan terobosan di bidang pelayanan publik, KemenPANRB juga mengumumkan unit kerja pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Status WBK-WBBM itu diberikan kepada unit kerja yang sudah menjalankan pakta integritas, antara lain kepolisian, kejaksaan hingga lembaga permasyarakatan dan pengadilan.

Tidak enak menjadi ASN selama Pemerintahan Jokowi?

Bisa saja pendapat itu muncul, sehingga ada saja pihak yang mengirim sinyal dengan cara hendak memanjakan (lagi) ASN dengan kenaikan gaji yang besar, misalnya. Padahal, apabila ASN bersangkutan mampu menjalankan pakta integritas dengan baik, maka dengan sendirinya bakal mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang juga sepadan. Tukin adalah skema yang disiapkan guna memadukan antara kinerja dengan upah. Semakin malas seorang ASN, tentu kian sedikit gaji yang diterima. Kian kreatif seorang ASN, semakin terbuka peluang mendapatkan upah lebih banyak. Bagaimanapun, kultur korporasi sudah mulai masuk ke dalam tubuh birokrasi. Bukan hanya good governance yang hendak dituju, tetapi juga good corporate governance.

Keberpihakan birokrasi dalam politik tentu sah-sah saja. Hanya saja, patut juga diingatkan betapa kerangka kerja RBN masih dalam tahap permulaan. Masih panjang jalan menuju ASN yang benar-benar berintegritas tinggi. Kelompok politik yang ingin menina-bobokan ASN dengan janji-janji yang terasa berlebihan, sepertinya sedang memutar kemudi kapal induk state aparatus mundur ke belakang.

*) Artikel ini bersifat pribadi, tidak terkait dengan tugas dan wewenang penulis sebagai anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional Republik Indonesia.


Others