20 Maret 2019

Langkah berani ditempuh oleh sahabat saya Erwin Aksa (EA), Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. EA memutuskan untuk hadir dalam Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019. 

Bukan berada di barisan Cawapres KH Ma'ruf Amin yang diusung oleh Partai Golkar, EA malah berada di sayap pendukung Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Praktis, EA menjadi bahan pembicaraan publik, termasuk dapat sorotan media.

Apa alasan EA? Sangat personal.

"Saya dan Sandiaga Uno merupakan sahabat sejati, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) dan aktif di Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Kami punya ikatan emosional yang tidak bisa kami hilangkan dan kami lupakan. Kami memiliki hubungan persahabatan yang hakiki. Saya menggantikan Sandi menjadi Ketua Umum HIPMI Munas di Bali, dan Sandi-lah yang membantu saya sehingga saya bisa menjadi Ketua Umum HIPMI menggantikan Sandi. Bagi saya, persahabatan lebih penting dari segalanya," urai EA dalam keterangan persnya.

Keterlibatan EA dalam upaya pemenangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno sudah jauh-jauh hari saya ketahui. Hal itu bermula dari pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sebelum penetapan Capres - Cawapres. 

Hanya saja, EA lebih banyak tampil bersama Sandiaga, terutama dalam acara internal di DKI Jakarta. Saya sering mendapatkan kiriman foto-foto keterlibatan itu. Hanya saja, publik secara luas belum mengetahui. EA juga tidak terkesan "pasang badan", hanya bergerak secara diam-diam.

Hubungan EA dengan Sandiaga sudah ia jelaskan. Saya juga mengetahui langsung, ketika EA terlibat dalam proses pemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Salahuddin Uno sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keterlibatan itu ia tampakkan dalam Putaran Kedua. Sementara saya melibatkan diri sejak Putaran Pertama. 

Dukungan EA membuat saya merasa lebih sumringah. Sekalipun berbeda dengan keputusan Partai Golkar, saya meminta izin (lebih tepat memberi tahu) dua tokoh utama Partai Golkar, yakni Muhammad Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

Pak JK menegur saya di hadapan Pak Sofyan Wanandi dan Pak Komaruddin Hidayat. Persisnya pada bulan Januari 2017. Saya dalam proses memberikan perspektif bahwa pilihan saya bersifat personal.

"Kapan kau tidak menentang partai?" kata Pak JK.

"Maaf, Pak, kalau saya tidak menentang partai, Bapak tidak menjadi Wakil Presiden," jawab saya. Pak Sofyan sampai tertawa terbahak. Sebagai mantan atasan saya di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pak Sofyan tentu tahu tentang sikap keras kepala saya. Soalnya, Pak Jusuf Wanandi memerlukan waktu lebih kurang dua tahun untuk meyakinkan saya agar bersedia "membantu" Pak JK. Keputusan saya masuk Partai Golkar tanggal 6 Agustus 2008 adalah wujud dari upaya yang dilakukan Pak Jusuf Wanandi itu.

"Pusing saya mengurusi politik. Itu urusan kalian yang muda-muda," kata Pak JK.

"Usai ini, Inshaa Allah, saya akan tegak lurus dengan partai, Pak," jawab saya lagi. Tentu jawaban itu sekaligus menyimpulkan betapa Pak JK sama sekali tak menunjukkan sinyal untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam Debat Cawapres pada hari Minggu malam itu, saya sama sekali tak ikut menyimak. Saya bersama keluarga berada dalam perjalanan dari Bandung - Lembang - Jakarta. Pagi harinya, saya menghadiri acara Jenggala Center yang menampilkan Pak JK. 

Saya bertemu Agus Gumiwang Kartasasmita, Chairuman Harahap, Iskandar Mandji, Neil Iskandar dan Sofyan Wanandi. Prof Dr Obsatar Sinaga, salah satu anggota saya di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar periode 2010-2014 (dengan catatan, anggota Balitbang DPP Partai Golkar tidak wajib memiliki Nomor Anggota Partai Golkar), bertindak sebagai moderator. Berkali-kali saya ganti frekuensi radio di mobil, baik FM maupun AM, sama sekali tidak menangkap siaran Debat Cawapres itu. Baru di wilayah Bekasi saya bisa menyimak dua segmen terakhir.

Kehadiran EA saya simak lewat akun twitter @IndraJPiliang. Ada saja yang mention ke saya, tentu dari kubu 02. Saya diam saja. Kebetulan, salah satu staf ahli Pak JK juga menanyakan ke saya.

"Keputusan EA adalah pribadi. Saya melihat EA punya peluang menggantikan Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apabila proses pemilihan itu berlangsung pasca Pilpres 17 April 2019, peta politik bakal berpihak kepada EA," begitu ucapan saya.

Bahwa EA tak bergerak di luar DKI Jakarta, saya ketahui dari kehadiran Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadia dalam upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin. Selain menjadi anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Bahlil dan Eka Sastra membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS). REPNAS melakukan semacam kirab nasional secara estafet dari Aceh hingga Papua. 

Mereka mengadakan sosialisasi politik di seluruh titik yang disinggahi. Bahlil setahu saya adalah adik asuh dari EA. Ketika maju dalam pemilihan Ketua Umum HIPMI, EA terlibat sebagai salah satu tokoh pendukung, begitu juga saya. 

Sebagai mentor Bahlil dan Eka Sastra, tentu saja EA bisa membuat relawan nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Nunukan hingga Rote. Hanya saja, EA tidak melakukan itu. REPNAS yang dibentuk oleh dua adik asuh EA ini bergerak leluasa, tanpa merasa dibayang-bayangi oleh nama besar EA.

Saya sudah beberapa kali menelusuri kota demi kota di Indonesia. Saya tidak menemukan wujud pergerakan skala nasional yang dilakukan EA. Pun dalam safari politik yang diikuti oleh Capres Prabowo Subianto, tidak terlihat sosok EA. EA hanya hadir di kalangan terbatas, dalam lingkungan terbatas. EA tak berada di depan blitz, rekaman kamera elektronik, hingga jangkauan smartphone loyalis dan simpatisan Prabowo Subianto.

Entah mengapa, EA memutuskan untuk masuk titik pusar diferensiasi politik, kala menyelusup di tengah pendukung Cawapres Sandiaga Uno, tepat sebulan sebelum hari pemilihan. Saya sungguh tak menduga keputusan itu. EA terlihat tak mempersiapkan dampak dari sorotan publik dengan tensi tinggi. Keputusan untuk non aktif juga bersifat subjektif.

Saya ingat, sekitar bulan Maret 2017, pada suatu malam yang basah dan berhujan, ajudan Pak HR Agung Laksono menelepon saya. Sebelumnya, Dave Laksono yang menanyakan keberadaan saya, lalu menyebut: "Lu dicariin Babe, tuh!" Saya langsung menghubungi Pak Agung, pun ajudannya. Jelang tengah malam, saya ditunggu di kediaman.

"Gue barusan Rapat Pleno dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta. Ada sekitar 40 orang. Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar juga hadir. Intinya, mereka mengeluh, terutama yang muda-muda, tidak bisa bergerak untuk Ahok. Mereka bilang, bagaimana mau bergerak, sementara lu berada dalam kubu Anies - Sandi," kata Pak Agung.

"Pak Agung, justru saya menyampaikan secara terbuka, agar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengawal Ahok setiap kali blusukan. Organ AMPG sampai ke tingkat bawah. Siapapun yang menghadang Ahok, bakal segan kalau melihat AMPG berada di samping Ahok," kata saya.

"Itu terserah nanti. Lu sendiri bagaimana? Ketua Umum menyebut kesulitan untuk menegur lu. Sekjen apalagi. Ketua Umum hanya bilang, 'Indra kan anggota Pak Agung'. Makanya gue langsung hubungi lu," kata Pak Agung.  

Saya menjelaskan kepada Pak Agung tentang hubungan saya dengan Anies Baswedan yang sudah terjalin sejak tahun 1993, dalam pertemuan informal Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di Universitas Brawijaya. Sebagai epistemic community, hubungan itu terus terjalin selama hampir seperempat abad. Pak Agung mengangguk, sesekali memberikan komentar.

"Lu masuk Tim Sukses?" tanya Pak Agung.

"Tidak, Pak. Saya membentuk organisasi relawan. Itupun tidak berada di bawah sorotan kamera," jawab saya.

"Lalu, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan lu?" tanya Pak Agung.

"Oh, saya tak memberikan wawancara, Pak. Saya hanya menulis di akun twitter saya, atau lewat media facebook," jawab saya.

"Ya, sudah. Kalau bisa, kurangi. Dan jangan tampil dalam acara-acara di televisi. Nggak enak kan, lu berbeda pilihan dengan Partai Golkar? Apalagi tampil sebagai juru bicara atau juru debat. Nanti gue sampaikan kepada Ketua Umum," kata Pak Agung, akhirnya.

"Siap, Pak! Memang ada sejumlah acara debat yang saya hadiri, tapi bukan di layar televisi. Saya tak akan mengulangi lagi, walau ada permintaan. Saya juga tak mungkin tiba-tiba beralih, sebulan sebelum hari pemilihan. Karena Ketua saya Pak Agung, saya tentu patuh," ujar saya, lega.

Kenapa saya katakan begitu? Sebab, ketika Partai Golkar dilanda "badai" dua kepengurusan, saya adalah Ketua Balitbang dan sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kajian dan Kebijakan yang dipimpin Pak Agung Laksono, sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Selatan dengan Ketua Harian Pak Alex Noerdin. 

Sementara, Pak Alex Noerdin sendiri adalah Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan versi Ketua Umum Aburizal Bakrie. Di depan saya sendiri Pak Agung menelepon dan meminta persetujuan Pak Alex Noerdin, dengan menyebut nama saya sebagai Ketua PLT. Pak Alex langsung setuju, mengingat saya ikut dalam proses pemenangan beliau ketika maju pertama kali sebagai Calon Gubernur Sumatera Selatan. 

Sebagai bahan laporan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Pak Agung meminta saya mengajukan dua jari, sebagai nomor urut Ahok. Pak Agung juga memasang dua jarinya.

"Siap, Pak. Tapi dua jari saya adalah simbol victory, bukan nomor urut Ahok," ucap saya. Pak Agung tertawa. Foto itu saya kirimkan ke smartphone Pak Agung dan Dave Loksono. Saya langsung pulang, setelah terlebih dahulu meminta asbak rokok berbentuk elang yang ada di ruangan keluarga Pak Agung. Elang tak pernah terbang berkelompok. Pak Agung mengizinkan asbak itu berada di ruangan kerja saya di rumah.

Saya pamit, karena Pak Agung langsung pergi ke luar negeri. Kami berjanji bertemu lagi satu minggu kemudian.

Di perjalanan, foto saya dan Pak Agung Laksono yang mengacungkan dua jari muncul di akun twitter. Sejumlah kawan yang mendukung Ahok langsung berucap, "Welcome back, IJP!" Entah darimana mereka mendapatkan foto itu. Kepada anggota-anggota saya yang aktif di media sosial, saya langsung instruksikan untuk tak menanggapi foto itu, apalagi sampai memberikan klarifikasi. Saya tak bereaksi. 

Pun di hari-hari berikutnya. Saya mengurangi cuitan demi cuitan di akun saya, sehingga tak lagi menjadi bahan berita yang dicomot oleh media online. Saya memilih membaca puisi dari kampung ke kampung, dalam acara untuk Anies - Sandi. Sebagai Panglima Besar Sang Gerilyawan Batavia, saya lebih memilih untuk bekerja di akar umbi, ketimbang di bawah bidikan kamera televisi ataupun fotografer media politik.

Pak Agung Laksono adalah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Di bawah Pak Agung, ada nama Titiek Soeharto sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Ketika foto Titiek muncul di media bersama Anies - Sandi, reaksi keras langsung muncul dari DPP Partai Golkar. Teguran melayang. Beberapa akun mention saya, namun saya sama sekali tak bereaksi.

Kenapa Mbak Titiek Soeharto dapat teguran, sementara saya tidak? Begitu pertanyaan yang diajukan. Ada gerak politik yang tampak, ada juga yang tidak. Itu juga yang terjadi dengan EA sekarang. Saya tidak tahu, apakah EA sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

Kalau ada, apakah Airlangga memberikan rambu-rambu sekaligus ranjau-ranjau yang wajib dihindari tokoh sekaliber EA? Yang dibaca publik, EA menyatakan non aktif, sementara DPP Partai Golkar menyikapi dengan memberhentikan EA dari jabatan Ketua Bidang Koperasi dan UKM DPP Partai Golkar.

Tapi, bukan Partai Golkar namanya, kalau tak bisa menyelesaikan persoalan yang pelik sekalipun. Posisi EA langsung digantikan oleh Andi Rukman Nurdin (ARN). Siapapun di lingkaran pohon beringin tahu, ARN memiliki kedekatan emosional dan intelektual dengan EA. ARN kebetulan maju sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). 

Daerah Pemilihan ARN adalah Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sejauh yang saya amati, ARN adalah profesional partai. Selain menjadi pengusaha, ARN terbilang adalah wajah santri dalam tubuh Partai Golkar. 

Saya melihatnya menjadi imam sholat Zuhur dan Ashar di posko pemenangannya. Putusan ARN menerima sebagai Calon Anggota DPR RI tidak lepas dari pertimbangan yang diberikan EA, selain memang penugasan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Walau mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebagai Capres - Cawapres, saya tetap percaya betapa EA bakal ikut habis-habisan dalam upaya mendudukkan ARN sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024. Sandiaga adalah sahabat sejatinya. ARN? Lebih dari sekadar sahabat, saya kira adalah saudara seperjalanan dalam hampir seluruh karier bisnis dan politik EA.

Ikrar Panca Bhakti tentu masih mengalir dalam darah EA. "Kami, warga Partai Golongan Karya adalah Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berwatak setia kawan," begitu salah satu bunyinya. Ewako! 

Jakarta, 20 Maret 2019

#NarasiReboan #ErwinAksa #AirlanggaHartarto #AndiRukmanNurdin #PartaiGolkar

 


Others