04 Mei 2019

Jawa Pos, 4 Mei 2019, Halaman Utama

Jalan Pulang Oligarki Politik

Oleh
Indra J Piliang
Ketua Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute


Rekapitulasi hasil pemilu serentak tengah berlangsung sesuai tingkatan. Walau bukan hasil resmi yang mempunyai kekuatan hukum, SITUNG yang ditayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut membantu. Beragam limbah hoaks yang menyebar dengan narasi subjektif di media sosial, perlahan rontok. Tidak lama lagi semakin terang pihak-pihak yang menang atau kalah, baik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), maupun dalam Pemilu Legislatif (Pileg) pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Peristiwa yang paling melibatkan emosi adalah korban meninggal dunia dan sakit akibat proses pemilihan hingga perhitungan suara yang panjang. Waktu yang dipakai rata-rata adalah 17 jam kerja, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka pukul 07.00, hingga perhitungan selesai pukul 24.00. Belum lagi jam tidur yang kurang, baik sebelum hari pemilihan, hingga sesudah hari pemilihan. Mulai dari pembuatan TPS, pembongkaran TPS, penjagaan dan pengawalan logistik, hingga penyerahan hasil sampai ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Beban kerja yang diluar kebiasaan normal itulah yang memicu kelelahan luar biasa, kehilangan kesadaran, hingga serangan jantung. Sampai hari Senin (29 April 2019), tercatat sebanyak 304 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 2.209 orang jatuh sakit. Tentu penyebab kehilangan nyawa dan sakit itu tidak tunggal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) perlu melakukan pengumpulan data secara komprehensif. Riwayat kesehatan masing-masing petugas KPPS ditelusuri dan dikumpulkan oleh ahli-ahli kesehatan, guna didapatkan data yang lebih objektif.

Hanya saja, pemilu serentak telanjur dianggap sebagai pemicu dari jatuhnya korban jiwa dan sakit dalam jumlah besar itu. Para tokoh publik dari pelbagai kalangan mulai mengevaluasi sistem pemilu, jadwal pemilu serentak, hingga kinerja penyelenggara. Usulan perubahan dilontarkan dengan wacana kembali kepada sistem pemilu yang lama, penghapusan suara terbanyak, jadwal kampanye dipersingkat, hingga pemisahan antara Pilpres dengan Pileg. Bukan saja komunitas politik yang memberikan pandangan, tetapi juga kalangan masyarakat sipil. Pihak penyelenggara pemilu juga sudah bersuara, baik KPU RI, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Lontaran pendapat itu tentu sah-sah saja. Namun, sebelum masuk kepada proses yang lebih jauh, misalnya lewat mekanisme persidangan parlemen dengan seluruh stakeholders terkait, ada baiknya seluruh tahapan diselesaikan. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi dan kajian yang lebih akademik sejak dari hulu hingga hilir. Jangka waktu yang ditelusuri bukan hanya saat pendaftaran calon dimulai, tetapi kala paket undang-undang bidang politik ditetapkan. Sejumlah keterlambatan dalam penyusunan regulasi di bawah undang-undang, dari Peraturan Pemerintah, peraturan KPU, hingga perekrutan komisioner pusat hingga daerah, layak juga ditabulasi. Belum lagi kendala persetujuan anggaran, percetakan logistik, perekrutan KPPS, distribusi, hingga jumlah honorarium.

Kita tahu, paket undang-undang politik juga banyak digugat. Keputusan-keputusan pemerintah dan penyelengga pemilu juga mengalami perubahan. Bukan hanya tentang pertambahan jumlah peserta pemilu dari kalangan partai politik, namun juga legalitas penggunaan eKTP dalam proses penyoblosan. Kalender pemilu sudah berjalan, pada saat aturan berubah dan diperbaiki. Penambahan jumlah TPS, misalnya, berakibat kepada perekrutan petugas-petugas KPPS yang belum berpengalaman.

Di sejumlah negara, para penyelenggara pemilu ini cenderung tak banyak diganti, bahkan berlaku sampai pensiun, termasuk mempertahankan komisioner yang sudah punya rekam jejak. Pergantian komisioner KPU RI dan Bawaslu RI dari pusat hingga daerah setiap lima tahun, juga membawa implikasi kepada perbedaan kapasitas penyelenggara yang beragam.

Diukur dari sisi beban kerja, pemilu serentak yang lalu hanya menambahkan proses Pilpres dilakukan pada saat Pileg diselenggarakan. Sederhananya, hanya satu surat suara yang bertambah pada hari pemilihan, yakni surat suara pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Ambil contoh untuk pemilih luar DKI Jakarta dan luar negeri, terdapat lima kertas suara: Capres dan Cawapres, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Artinya, beban yang ditambahkan hanya sebesar 20% dari keseluruhan total suara. Dengan hanya dua pasang Capres dan Cawapres, beban itu juga lebih kecil lagi. Waktu yang dipakai untuk Pilpres jauh lebih singkat, baik dalam proses penyoblosan hingga perhitungan suara, ketimbang Pileg.

Penambahan jumlah TPS yang berakibat kepada distribusi pemilih, hingga pelonggaran waktu perhitungan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, sudah menjadi solusi yang tepat. Otomatis beban masing-masing KPPS juga berkurang. Bisa jadi, partisipasi pemilih yang bertambah dan peserta pemilu legislatif yang lebih banyak dibanding 2014 membuat beban kerja ikutan makin berat. Tapi, bukankah sudah diantisipasi dengan pengurangan jumlah pemilih pada masing-masing TPS hingga angka 50%?

Jangan sampai kejadian luar biasa pasca pemilu serentak ini justru menjadi pintu masuk bagi gagasan-gagasan yang regresif. Upaya menghilangkan suara terbanyak dan nomor urut adalah bagian dari langkah mundur itu. Pemisahan jadwal Pilpres dan Pileg membawa konsekuensi negatif kepada agenda-agenda nasional yang juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Untuk tahun 2024, misalnya, sudah terbangun komitmen dan kesepakatan guna melangsungkan Pilpres, Pileg dan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Akan terdapat sejumlah daerah yang menyediakan enam sampai tujuh surat suara, diluar surat suara Pemilu 2019, yakni bagi calon-calon pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.

Langkah regresif hanya menabung masalah. Sistem yang tertutup bakal mengembalikan kelompok oligarki lama atau membentuk kelompok oligarki baru.Transparansi dan akuntabilitas rekrutmen jabatan-jabatan politik lenyap. Keterlibatan media massa, masyarakat sipil, lembaga survei, hingga warga negara mengalami penurunan, bahkan bisa kehilangan peran. Sejumlah negara sudah melakukan itu, antara lain dengan memperpanjang masa jabatan presiden, bahkan sampai seumur hidup, seperti Mesir dan China. Tapi ada juga negara-negara yang mulai membuka diri dalam semangat demokrasi awal, seperti Arab Saudi dan Korea Utara.

Bangsa Indonesia selama ini dikenal memiliki kemampuan untuk menerima nilai-nilai dari luar. Bukan hanyut dibawa nilai-nilai itu. Kreativitas bangsa ini dalam berdemokrasi, tetap saja mengawinkan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai yang datang dari luar. Demokrasi yang memiliki identitas dan genetika tersendiri. Demokrasi yang tumbuh dan hidup. Ketertutupan sistem dan oligarki proses sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan yang sudah lama ada. Pun berseberangan dengan kemajuan teknologi informasi era millenium ketiga...


Others